Pembinaan dan Pengawasan Pertama pada Masa Covid-19
Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Pengadilan Agama Karangasem
Amlapura 13 Juli 2020, ditengah-tengah Memasuki Masa New Normal Akibat Pandemik Covid-19 tidak mengecilkan semangat kerja, Pengadilan Agama Karangasem Kedatangan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan rutin/reguler sesuai surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor:W22-A/785/KP.01.1/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
Tim Hatiwasda Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dijadwalkan untuk berkunjung selama 3 hari ke Pengadilan Agama Karangasem yaitu tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Tim Hatibinwasda dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu 1). Drs. Saherudin (Ketua Tim), 2). H. Mahsyar, S.H (Anggota), 3). Drs. Jumardi (Anggota), 4). Lalu Badarudin, S.H. (Anggota), 5). Suwardiman, S.Pd., S.H., M.Ak (Anggota) dan Hairil Umam, S.T (Anggota/Operator).
Pembinaan dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Karangasem dengan dihadiri oleh segenap Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan tenaga honorer (PPNPN). Acara dibuka oleh Yang Mulia Ridwan Fauzi, S.Ag. (Ketua PA Karangasem) dengan mengucapkan terimakasih kepada Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan, Yang Mulia Drs. Saherudin anggotanya atas kedatangannya di Pengadilan Agama Karangasem memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Agama Karangasem guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan kinerja.
Akhirnya, acara ditutup oleh KPA Karangasem dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengawas dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Mataram atas arahan dan pencerahannya. Beliau senantiasa menghimbau kepada seluruh unit kerja di Pengadilan Agama Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja agar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat berjalan secara optimal. Acara kemudian dilanjutkan dengan berfoto bersama. (**Ayu**Dayat).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
