Demi Pertahankan Opini WTP,
PA Karangasem Ikuti Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan (LK) Triwulan III 2024
Singaraja, 11 September 2024
Rabu (11/9). Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sekaligus Operator Pelaporan (GLP) Pengadilan Agama (PA) Karangasem, Humam Mujahidin Ar Rosyidi, S.I.P., M.H, bersama dengan Jurusita Pengganti, Ade Tris Hidayat, A.Md yang merangkap operator Aset mengikuti kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Triwulam III Tahun 2024 yang bertempat di Lovina Haven Boutique Resort, Singaraja, 10-12 September 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja wilayah Bali dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah koordinator wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.
Kegiatan pendampingan penyusunan LK triwulan III tersebut bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada para operator khususnya penyusun Laporan Keuangan (LK) serta Aset dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024.
Dalam kegiatan pendampingan tersebut, narasumber dari Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI memberikan pemaparan terkait tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LK tahun 2023 serta permasalahan yang muncul khususnya pada satker wilayah Bali. Oleh sebab itu, harapan dari para narasumber, agar seluruh temuan maupun permasalahan tidak terulang kembali dalam penyusunan LK Tahun 2024. Namun demikian, yang tak kalah pentingnya adalah selalu melakukan koordinasi dan komunikasi internal antar pengelola keuangan maupun dengan koordinator wilayah dalam hal terjadi temuan maupun permasalahan lainnya. Sehingga harapannya dengan adanya komunikasi tersebut, wilayah Bali minim bahkan tidak ada anomaly dalam hal penyusunan LK tahun 2024.
Lebih lanjut, selain memberikan pendampingan, kegiatan tersebut juga memberikan asistensi baik dalam pengungkapan pelaporan maupun penyusunan LK sehingga data yang dituangkan adalah data yang akuntabel sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Mahkamah Agung RI dapat dipertahankan (2012 s.d 2023) bahkan dapat dilanjutkan hingga tahun 2024. (Hum).
