- Artikel
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
Artikel
- JUAL BELI SALAM DAN ISTISNA’ DALAM PRAKTEK SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA | (10/09)
- PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL | (20/05)
- PENGARUH EKONOMI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA | (19/05)
- JAMINAN KEAMANAN BAGI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA | (11/11)
- PERAN PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN | (02/10)
- PENERAPAN HUKUM PROGRESIF OLEH HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL POLIGAMI LIAR | (07/09)
- Untuk Apa Tergugat di Panggil Kembali ? | (18/04)
- RE-REKONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi) | (18/04)
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
